Tanggapan atas Kasus Pak kusrin dari Sudut Pandang Marhanisme

Oleh : Putu Sindhu Andredita*

Foto : Tribun jateng

Kasus pemusnahan televisi rakitan di Karanganyar Jawa tengah oleh kejaksaan negeri karanganyar terhadap Mohhammad Kusrin, seorang warga lulusan SD,  karena produk televisi rakitan yang dibuat belum dilengkapi dengan lisensi Standard Nasional Indonesia sontak menjadi sorotan di khalayak publik. Pak Kusrin adalah seorang lulusan SD dan memiliki kreatifitas yakni membuat TV dengan memanfaatkan barang barang elektronik bekas.

Apabila dibedah secara seksama ,kasus Pak Kusrin ini tergolong kasus yang kompleks dan memiliki relevansi sejarah yang terjadi dalam perjalanan Bangsa Indoensia , beliau adalah korban dari sebuah sistem yang mengakibatkan tidak mampu menghasilkan keuntungan dari jenis usaha yang ditekuninya.

Apabila dilihat dari sudut pandang Marhaenisme sebagai ajaran pembebasan , sebetulnya peristiwa yang menimpa pak kusrin ini, pernah terjadi belasan decade silam , yaitu di daerah jawa barat terhadap seorang petani , dimana pada saat itu, indonesia masih menjadi objek penghisapan dari kolonialisme Belanda.

 Pada saat itu, Bung Karno melintasi pematang sawah dan melihat petani tersebut sangat kurus, hal yang sangat kontradiktif dengan apa yang ada disekitar nya, petani tersebut memiliki sawah sebagai modal, cangkul dan alat pertanian sebagai alat produksinya, akan tetapi kenapa si petani masih melarat?

 Jawaban yang muncul adalah karena sistem yang memelaratkan si petani itu, petani tersebut bekerja akan tetapi yang menikmati keuntungannya adalah orang lain (kolonial Belanda). Sistem kolonialisme yang dengan penerapan hukum membuat masyarakat ketika itu harus mengabdi kepada kepentingan ekonomi negara kolonial.

Ketika itu, founding father, Bung Karno tercetus konsep Marhanisme sebagai cerminan kondisi sosial yang termelaratkan oleh adanya stetsel menghisap negara kolonial. Maka Marhaenisme sebagai teori pergerakan menginginkan adanya persatuan kaum marhaen yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain untuk memukul sistem ekonomi kolonial.

Dalam konteks peristiwa yang menimpa pak kusrin, dapat ditarik kontradiksi yang termuat dalam kasus tersebut,

Pertama, Pak Kusrin sebagai masyarakat menengah kebawah yang memiliki alat produksi , kreatifitas dan modal akan tetapi menjadi korban atas sistem pemerintah yang belum maksimal dalam sosialisasi aturan hokum, khususnya terkait lisensi SNI. Sehingga mengakibatkan pak kusrin harus rela produk kreatifnya dimusnahkan.

Kedua, pemerintah melalui lisensi SNI brtujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen , menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, dan mempersiapkan daya saing industri yang kompetitif dalam era pasar bebas. Namun tentu tujuan diatas dapat terwujud apabila dasar fondasi kemandirian menjadi perioritas dimana terjadi pembinaan yang intensif terhadap unit usaha mikro menengah yang dilakoni oleh rakyat kecil. Dalam kasus ini Pak Kusrin dengan hanya lulusan SD memiliki pengetahuan kreatif menghasilkan TV dari barang bekas.

Ketiga,  kolonialisme / penjajahan lama telah meninggalkan indoneisa akan tetapi penjajahan bentuk baru telah hadir merongrong bangsa Indonesia melalui terciptanya iklim persaingan pasar bebas, dimana penguatan kapasitas SDM adalah sebuah keharusan di era seperti sekarang.

Apabila Negara melalui aparutr pemerintah tidak melakukan penguatan dalam hal ketrampilan, pemberdayaan dan penguatan mental masyarakat maka dapat dipastikan tidak akan pernah terjadi kesiapan untuk berhadapan dengan iklim pasar demikian.

Negara harus hadir dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat seperti pak kusrin, bukan serta merta memberangus ide cemerlangnya terlebih lagimotivasi alamiahnya ialah untuk bebas dari jeratan kemiskinan, seharusnya dilakukan pemberdayaan dengan aktualisasi yang sejalan dengan dengan aturan hokum yang berlaku. Bukan tidak mungkin pak kusrin pak kusrin lainnya dengan segudang ide brilian hidup dan bertahan hidup dengan cara yang demikian. Sekarang hanya bagaimana political will dan konsistensi kita bersama secara bahu membahu melakukan fungsi pemberdayaan, motivasi agar bangsa Indonesia tidak hanya menjadi objek kepentingan kapital.

Di dunia Marhaenisme, watak dasar yang menjadi kepribadian masyarakat ialah dimana setiap orang mau berupaya, bekerja keras untuk mewujudkan Negara kesejahteraan semua buat semua. Marhaenisme diperas menjadi sosio-nasionalisme, sosio demokrasi dan ketuhanan.

Sosio nasionalisme sebagaimana disebutkan ringkas diatas bahwa Negara yang dikehendaki dalam marhanisme ialah Negara yang mencari selamatnya seluruh rakyat, Negara dimana semua masyarakatnya terlibat penuh untuk cita cita luhur bangsa yakni sosialisme Indonesia. Dalam praktinya ialah pemerintah mendorong keterlibatan pembangunan bangsa melalui pemberdayaan potensi keterampilan masyarakatnya untuk fundamen kemandirian ekonomi Negara

Sosio demokrasi, menghendaki demokrasi yang merupakan pengejawantahan seluruh masyarakat tanpa sekat golongan / membeda bedakan, terlebih lagi menengah kebawah. Jadi sosio demokrasi menentang demokrasi yang hanya milik segelintir golongan. Apalagi golongan pemodal yang sudah barang tentu menisbihkan suara minoritas golongan kelas ekonomi lemah.

Ketuhanan sebagai konsep universal dimana meyakini dalam diri setiap manusia senantiasa ada gejolak perlawanan ketika ditindas, dikungkung apalagi disengsarakan. Tidak satupun manusia didunia yang menghendaki dirinya dijajah dan disengsarakan. Maka konsep ketuhanan dalam marhanisme mengumandangkan seyogyanya manusia memiliki kebebasan , kemerdekaan untuk hidup. Maka setiap penjajahan merajalela sudah mutlak manusia dengan kesadaran budi nurani menentang dan melakukan perlawanan atas setiap stelsel, aturan, keadaan yang hendak menjajah.

*Penulis adalah Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pengembangan Cabang Baru DPC GMNI Denpasar